HARI BELA NEGARA

      "SEKILAS SEJARAH HARI BELA NEGARA"

Kota Bukittinggi semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada diwilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dlam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota) dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jendral Hirono Toyoji.

Pada masa  itu, kota ini berganti nama dari Stradsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang, Gadang Batu Taba, dan Bukit  Batabuah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera dengan gubenurnya. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittingi, Suatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.

Hari Bela Negara merupakan hari bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang diperingati setiap tanggal 19 Desember, untuk memperingati deklerasi Pemerintahan Darurat Repbuplik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948. Keputusan peringatan Hari Bela Negara ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keppres No.28.

Awal mula Hari Bela negara diprakarsai oleh Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat dengan pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948.

Pada masa itu, Sjafruddin mendeklarasikan berdirinya PDRI. Dasar dibentuknya PDRI karena ibukota Yogyakarta diduduki Belanda. Pun Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa menteri ditangkap Belanda. Momen itu kelak disebut sebagai Agresi Militer Belanda. Pada 19 Desember 1948, di Bukittinggi, Sjafruddin mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera untuk merundingkan situasi terkini. Bersama beberapa tokoh lain, mereka mendeklarasikan PDRI. 

Beberapa jam sebelumnya Soekarno-Hatta ditangkap digelar sidang kabinet di Yogyakarta. Dua keputusan dihasilkan. Pertama, Soekarno dan Hatta tetap ditinggal di Yogya meski menghadapi risiko penangkapan. Kedua, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawinegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintah Republik Darurat. 

           “Pembentukan PDRI oleh Sjafruddin didasarkan pada inisiatifnya sendiri” tulis Deliar Noer dalam Muhammad Hatta, karena hasil rapat kabinet itu tak pernah ia terima. Para petinggi RI dan staf keburu ditahan Belanda.

           Pada 22 Desember 1948, berkumpul tokoh pimpinan republik seperti Sjafruddin Prawiranegara, Teuku Mohammad Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Lukman Hakim, Ir. Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI A. Karim, Rusli Rahim, dan Latif.

             Mereka kemudian menyusun organisasi PDRI, dengan Sjafruddin sebagai ketua PDRI/Menteri Pertahanan/Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim. Selain itu, Teuku Mohammad Hassan, Sutan Mohammad Rasjid, Lukman Hakim, Ir Mananti Sitompul, Ir. Indracahya. 

          Pada 18 Desember 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No 28 Tahun 2006 yang menetapkan 19 Desember, tanggal dibentuknya PDRI, sebagai Hari Bela Negara.